ORBA = ORBI atau ORBU ?

Orde Baru = Orde Bijak atau Orde Busuk ?
*stefanii*

Orde Baru selama hampir 32 tahun telah sukses menjalankan program pembangunannya dan mempertahankan stabilitas politik di Indonesia. Menakjubkan, bukan? Tetapi, dibalik berbagai kesuksesan tersebut, Orde Baru juga tak lepas dari beberapa kelemahan yang secara langsung maupun tidak dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Pertama, adanya kesenjangan ideologis antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi murni. Kedua, terjadinya ketegangan antara birokrat sipil dengan militer. Ketiga, pembelahan politik massa terutama kesenjangan antara Jawa dengan Non Jawa. Keempat, ketimpangan akibat kebijakan ekonomi yang ditempuh Orde Baru, kemudian yang kelima adalah masalah suksesi. Permasalahan kelima ini merupakan sumber dari munculnya perpecahan di kalangan elit. Permasalahan pada kasus Orde Baru ini menjadi menarik karena kekuasaan presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif sangat besar jika dibandingkan dengan rezim militer lainnya.

LAHIRNYA ORDE BARU

Lahirnya Orde Baru didahului dengan “meriah”nya tragedi Pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965. Seusai peristiwa berdarah yang merenggut banyak jiwa itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang berisi perintah untuk memberikan kekuasaan kepada Letjen. Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminya keamanan, ketenangan, serta keseabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS, serta demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Supersemar pada tahun 1966 ini menjadi awal dari lahirnya Orde Baru. Supersemar yang pada awalnya hanya berupa surat perintah biasa dari Presiden Soekarno kemudian dalam Sidang Umum ke IV MPRS ditetapkan sebagai Ketetapan MPRS No. IX / 1966. Sidang Paripurna terbuka MPRS menyetujui dan memperkuat Surat Perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh
Presiden / Panglima Tertinggi / Mandataris MPRS dan ditujukan kepada Letjen. Soeharto selaku Menpangad. Dengan ketetapan ini berarti bahwa Supersemar tidak dapat ditarik kembali oleh Presiden / Panglima Tertinggi ABRI / Mandataris MPRS, sebab hanya MPRS-lah yang berhak untuk membatalkannya. Ketetapan ini selanjutnya dijadikan landasan politik bagi beroperasinya pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Bersama dengan itu Supersemar ditetapkan sebagai salah satu sumber hukum Republik Indonesia dan tertuang dalam Tap MPR No. XX / MPRS 1966 mengenai memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hokum RI dan tata urutan peraturan perundangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Dengan demikian Supersemar dianggap sebagai landasan hukum dan politik bagi keberadaan rezim Orde Baru di Indonesia.
Awal lahirnya Orde Baru ini juga dihadapkan pada persoalan lumpuhnya ekonomi negara yang ditunjukan dengan laju inflasi yang sangat tinggi. Menurut Frans (1998), pada waktu masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru juga terjadi krisis ekonomi (1966-1968). Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh etatisme yaitu negara terlalu berkuasa dalam komando ekonomi, juga terjadi defisit yang terakumulasi sejak 1960 hingga 1966 yang menyebabkan timbulanya inflasi sebesar 650 % serta pada waktu itu negara tidak menganggap dunia luar. Pada sisi lain, awal kelahiran Orde Baru ini dihadapkan pada dua persoalan besar sebagai warisan sejarah Orde Lama, yaitu politik dan lumpuhnya ekonomi yang ditunjukan dengan laju inflasi yang sangat tinggi. Kondisi perpolitikan menjelang dan pada permulaan berdirinya Orde Baru memang terlihat sangat kacau dan sulit dikendalikan. Hal ini akibat logis dari langgam politik Orde Lama yang otoritarian dalam bingkai Demokrasi Terpimpin menuju bentuk kearah “Demokrasi Pancasila” dibawah pemerintahan Orde Baru.

PEMBANGUNAN NASIONAL PADA MASA ORDE BARU

Sebagai pemegang mandat baru dalam pemerintahan Indonesia, Soeharto membentuk sebuah kabinet yang bernama Kabinet Ampera. Kabinet ini bertugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi serta mengadakan perbaikan sandang dan pangan. pemerintahan Orde Baru memiliki berbagai kebijakan, antara lain:
a. Pemilihan Umum (Pemilu)
Pemilu pada masa Orde Baru telah berlangsung sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu secara teratur telah memberikan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Namun sebenarnya yang terjadi, pemilu agaknya telah diarahkan untuk kemenangan peserta tertentu, yaitu Golkar.
b. Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Presiden Soeharto menganjurkan agar Pancasila disatutafsirkan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Dalam hal ini Orde Baru sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan kemudian setelah diadakannya penataran P4, ditegaskanlah pernyataan bahwa Orde Baru adalah pelaksana Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sehingga opini rakyat akan megarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Hingga kemudian timbul anggapan bahwa pemasyarakatan P4 digunakan untuk kelanggengan kekuasaan pemerintahan Orde Baru.
c. Penataan Politik Luar Negeri
Orde Baru mengupayakan sistem politik luar negeri Indonesia kembali pada jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif setelah terjadi penyimpangan sistem politik luar negeri pada masa orde lama. Dalam hal ini, pemerintahan Orde Baru melakukan usaha dalam menunjang visi tersebut:
1. Kembali menjadi anggota PBB
2. Penyelesaian konfrontasi terhadap Malaysia, dan
3. Pembentukan ASEAN

Tujuan pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dilaksanakan dengan bertahap dan berkesinambungan. Di antaranya adalah program Pelita atau Pembangunan Lima Tahun. Pelita dilaksanakan sebanyak 6 kali. Pada akhir Pelita IV dicapai hasil-hasil seperti Swasembada Pangan, Program Keluarga Berencana (KB), dan Pembangunan Perumahan.
Pada masa Orde Baru sebagai Orde Pembangunan terus meningkatkan modernisasi, antara lain dengan modernisasi di bidang pertanian (Revolusi Hijau).

Revolusi Hijau
Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu pemerintah Orde Baru memasukkan Revolusi Hijau dalam program Pelita. Revolusi Hijau ini dilaksanakan secara nasional. Apa sih Revolusi Hijau itu? Revolusi Hijau adalah perubahan besar berkaitan dengan soal penggarapan tanah dan pertanian.

Dampak positif Revolusi Hijau di Indonesia :
a. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
b. Peningkatan produksi pangan menyebabkan kebutuhan primer masyarakat industri menjadi terpenuhi.
c. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.
d. Kualitas tanaman pangan semakin meningkat.

Sedangkan dampak negatif Revolusi Hijau di Indonesia antara lain :
a. Penggunaan pupuk buatan dan pwstisida secara berlebihan akan mengakibatkan lahan pertanian menjadi tidak subur lagi.
b. Berkurangnya keanekaragaman genetic jenis tanaman tertentu yang disebabkan oleh penyeragaman jenis tanaman tertentu yang dikembangkan.
c. Adanya mekanisme pertanian mengakibatkan cara bertani tradisional menjadi terpinggirkan.
d. Rasa kegotongroyongan semakin menurun.
e. Hasil panen dari beberapa kawasan Revolusi Hijau mengalami penurunan.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Presiden Soeharto pun mendapatkan gelar Bapak Pembangunan karena berhasil mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa ini juga menimbulkan sisi negative yang ditandai dengan munculnya gejala crony capitalism yaitu istilah yang merujuk pada kapitalis-kapitalis yang melingkari pemerintahan Orde Baru berdasarkan asas-asas kekerabatan. Adanya crony capitalism tersebut telah memunculkan ketidakmerataan ekonomi yang imbasnya dirasakan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Kondisi tersebut memunculkan penyakit sosial yang menghinggapi elemen pemerintahan dan masyarakat yang kemudian dikenal dengan praktik KKN.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU

Sistem pemerintahan orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru tersebut antara lain:
1. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
a. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000.
b. Suksesnya program transmigrasi.
c. Suksesnya program KB.
d. Sukses memerangi buta huruf.
e. Sukses berswasembada pangan.
f. Pengangguran minimum.
g. Suksesnta Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
h. Suksesnya gerakan wajib belajar.
i. Suksesnya Gerakan Nasional Orag Tua Asuh.
j. Terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri.
k. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
l. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
a. Maraknya KKN.
b. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan tiimbulnya kesenjangan pembangunan pusat dan daerah disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
c. Munculnya rasa ketidakpuasan di beberapa daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di NAD dan Papua.
d. Kecemburuan antara penduduk setempa dan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
e. Bertambahnya kesenjangan social (perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin.
f. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
g. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak Koran dan mahalag yang dibredel.
h. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (Petrus).
i. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden sebelumnya).

Setiap hal memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita melihat kelebihan-kelebihan tersebut dan menyikapi kekurangan-kekurangannya. Menurut saya, berdasarkan pada keterangan di atas yang merujuk pada berbagai sumber, pemerintahan Orde Baru disamping merugikan warga Indonesia (seperti kerusuhan Mei ’98), juga memiliki banyak sisi positif. Indonesia makmur pada masa itu, walaupun ngutang. Tapi Pak Harto berhasil mengangkat derajat Indonesia di mata dunia. Semoga pemerintahan sekarang dan yang akan datang dapat mempelajari trik keberhasilan Orde Baru dan mengambil hikmah dari segala kekurangan pada masa Orde Baru.

Orde baru = Orde Bijak atau Orde Busuk? Semua tergantung pada bagaimana cara anda melihatnya.

2 Komentar

  1. wow, lengkap bgt🙂
    makasih ya, aq jdi dpet materi byk ttg orde baru .

  2. thanks artikelnya bantu banget uwat aqu nyelesain tugas…. ^_^


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s